Kunjungan Komisi B DPRD Kab.Pekalongan ke PPKDK LPPM UNS

Kamis, 19 Maret 2015, Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah dan Kelembagaan (PPKDK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret menerima kunjungan dari Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan. Bertempat di Ruang Press Conference LPPM Universitas Sebelas Maret, acara kunjungan diikuti hampir 20 orang yang terdiri dari anggota Komisi B DPRD Kab. Pekalongan dan juga Peergroup PPKDK LPPM UNS. Continue reading “Kunjungan Komisi B DPRD Kab.Pekalongan ke PPKDK LPPM UNS”

RAKER 2014

Dalam rangka meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta agar mampu merespon segala kebutuhan baik pemerintah maupun masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, pengkajian, dan pelayanan jasa, PPKDK LPPM UNS melaksanakan Rapat Kerja (Raker) tahun 2014.

Continue reading “RAKER 2014”

RAKER PPKDK 2011

Dalam membangun sebuah lembaga yang dinamis dan kokoh sangat diperlukan untuk merumuskan program-program kerja dan mengevaluasi kerja-kerja yang sudah pernah dilakukan, oleh karena itu menurut Tuhana yang juga Kepala PPKDK LPPM UNS dilaksanakan Raker PPKDK tahun 2011, Raker ini dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 12 Maret 2012. Continue reading “RAKER PPKDK 2011”

RAPAT KOORDINASI TERBATAS (RAKORTAS) PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PENCA DAN LANSIA

PRESENTASIPermasalahan pokok yang masih dijumpai dalam pelaksanaan perlindungan bagi kelompok rentan khususnya penyandang cacat dan lanjut usia adalah masih terdapatnya berbagai kelemahan aspek manajemen; pelaksanaannya yang seringkali berisifat parsial, residual, terkotak-kotak (fragmented) dan kurang terkoordinasi secara baik. (Suharto,2006: h.14). Sejauh ini baik unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program pemberdayaan dan perlindungan bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Kebijakan dan program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah dirancang dalam bentuk skema kebijakan pasar kerja, bantuan sosial, asuransi sosial, jaring pengaman sosial berbasis masyarakat dan perlindungan lainnya. Kesemua skema tersebut target utamanya adalah kelompok rentan dan kurang beruntung termasuk penyandang cacat dan lanjut usia. Salah satu skema perlindungan sosial diberikan dalam bentuk bantuan sosial bagi penyandang cacat dan lanjut usia, yang muara akhirnya bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan sosial mereka.. Untuk itu koordinasi kebijakan pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi  penyandang cacat dan lanjut usia perlu terus diupayakan agar program yang dilaksanakan oleh pemerintah, unsur swasta dan masyarakat menjadi terpadu dan saling bersinergi.

Continue reading “RAPAT KOORDINASI TERBATAS (RAKORTAS) PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PENCA DAN LANSIA”