Mar
19
2015

Kunjungan Komisi B DPRD Kab.Pekalongan ke PPKDK LPPM UNS

Kamis, 19 Maret 2015, Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah dan Kelembagaan (PPKDK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret menerima kunjungan dari Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan. Bertempat di Ruang Press Conference LPPM Universitas Sebelas Maret, acara kunjungan diikuti hampir 20 orang yang terdiri dari anggota Komisi B DPRD Kab. Pekalongan dan juga Peergroup PPKDK LPPM UNS. Baca Selanjutnya »

Jan
20
2014

RAKER 2014

Dalam rangka meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta agar mampu merespon segala kebutuhan baik pemerintah maupun masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, pengkajian, dan pelayanan jasa, PPKDK LPPM UNS melaksanakan Rapat Kerja (Raker) tahun 2014.

Baca Selanjutnya »

Nov
14
2012

DAFTAR KERJASAMA PPKDK

DAFTAR KERJASAMA KEGIATAN

PUSAT PENGKAJIAN KEBIJAKAN DAERAH DAN KELEMBAGAAN (PPKDK)

TAHUN 2012

Baca Selanjutnya »

May
19
2011

KEGIATAN PENDAMPINGAN DPRD KABUPATEN REMBANG

Pendidikan merupakan investasi masa depan yang memiliki nilai dan arti bagi setiap manusia, dan memiliki muara sebagai pengembangan sumber daya manusia serta dapat menjamin  kelangsungan  hidup masa depan yang dapat melayani seluruh warga masyarakat di daerah tanpa membedakan status sosial, ekonomi dan sebagainya.

Baca Selanjutnya »

Mar
14
2011

RAKER PPKDK 2011

Dalam membangun sebuah lembaga yang dinamis dan kokoh sangat diperlukan untuk merumuskan program-program kerja dan mengevaluasi kerja-kerja yang sudah pernah dilakukan, oleh karena itu menurut Tuhana yang juga Kepala PPKDK LPPM UNS dilaksanakan Raker PPKDK tahun 2011, Raker ini dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 12 Maret 2012. Baca Selanjutnya »

Feb
18
2011

RAPAT KOORDINASI TERBATAS (RAKORTAS) PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PENCA DAN LANSIA

PRESENTASIPermasalahan pokok yang masih dijumpai dalam pelaksanaan perlindungan bagi kelompok rentan khususnya penyandang cacat dan lanjut usia adalah masih terdapatnya berbagai kelemahan aspek manajemen; pelaksanaannya yang seringkali berisifat parsial, residual, terkotak-kotak (fragmented) dan kurang terkoordinasi secara baik. (Suharto,2006: h.14). Sejauh ini baik unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program pemberdayaan dan perlindungan bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Kebijakan dan program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah dirancang dalam bentuk skema kebijakan pasar kerja, bantuan sosial, asuransi sosial, jaring pengaman sosial berbasis masyarakat dan perlindungan lainnya. Kesemua skema tersebut target utamanya adalah kelompok rentan dan kurang beruntung termasuk penyandang cacat dan lanjut usia. Salah satu skema perlindungan sosial diberikan dalam bentuk bantuan sosial bagi penyandang cacat dan lanjut usia, yang muara akhirnya bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan sosial mereka.. Untuk itu koordinasi kebijakan pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi  penyandang cacat dan lanjut usia perlu terus diupayakan agar program yang dilaksanakan oleh pemerintah, unsur swasta dan masyarakat menjadi terpadu dan saling bersinergi.

Baca Selanjutnya »

Jan
14
2011

KEGIATAN PENDAMPINGAN RAPERDA INISIATIF DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Writing an essay

Selama ini banyak peraturan daerah (Perda) yang tidak efektif, karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan membuat terobosan dengan membuat rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif yang partisipatif bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah dan Kelembagaan (PPKDK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPP) Universitas Sriwijaya (Unsri). Baca Selanjutnya »

Dec
16
2010

Kajian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Ngawi

order a essay

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 500/404.022/2010 // 786a/H27.3/PG/2010 tanggal 14 Oktober 2010 antara Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Ngawi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta tentang Kerjasama Bidang Penelitian dan Pengembangan, dimana tujuan kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Baca Selanjutnya »

Nov
26
2010

SEMINAR DAN DIALOG REVITALISASI WAWASAN KEBANGSAAN

buy a paper Seminar

SURAKARTA, Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah dan Kelembagaan (PPKDK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan seminar dan dialog pada 25 November 2010 di Aula Perpustakaan Universitas Sebelas Maret. Seminar ini bertema “Revitalisasi Wawasan Kebangsaan Berbasis Sosio Kultural Dalam Upaya Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional”.

Baca Selanjutnya »

Jul
28
2010

KEGIATAN PENDAMPINGAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2010

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 415.4/89a/2010 tanggal 8 Maret 2010 antara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta tentang pendampingan tenaga ahli dalam rangka peningkatan wewenang dan fungsi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar.

Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah dan Kelembagaan (PPKDK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta telah melakukan rangkaian kegiatan pendampingan terhadap kegiatan DPRD Kabupaten Karanganyar, pada bulan Juli 2010 telah melakukan kegiatan berupa:

Baca Selanjutnya »