Layanan Kegiatan

A. Pendampingan Tenaga Ahli

  1. Penyusunan Legal Drafting Peraturan Perundang-undangan dan Produk Kebijakan Daerah
  2. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Kebijakan Daerah
  3. Penyusunan Kajian dan Evaluasi Peraturan Daerah
  4. Penyusunan SistemĀ  dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  5. Penyusunan Rencana Program Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  6. Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum yang Dihasilkan Pemerintah Daerah
  7. Penyusunan, Pengelolaan, Pelaporan dan Pertanggjawaban Keuangan Daerah
  8. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  9. Penyusunan Kebijakan Baik Tingkat Pusat Maupun Daerah.
  10. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

B. Pendidikan dan Pelatihan

  1. Pelatihan Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Legislatif
  2. Pelatihan Peningkatan Peran dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakian Rakyat Daerah
  3. Pelatihan Legal Drafting Bagi Aparat Birokrasi dan Anggota DPRD serta Sekretariat Dewan Perwakian Rakyat Daerah
  4. Pelatihan Penyusunan Anggaran Bagi Aparat Birokrasi dan Anggota DPRD
  5. Pelatihan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
  6. Pelatihan Sistem Jaringan dan Dokumentasi Hukum
  7. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Pemerintah
  8. Pendidikan dan Pelatihan Yang Berkaitan Dengan Kebijakan Daerah dan Kelembagaan
  9. Pelatihan Terhadap Kebijakan Yang Dihasilkan Oleh Pemerintah
  10. Tes Kompetensi (Assessment) Jabatan Administrator, Pengawas, dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
  11. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

C. Jasa Konsultasi

  1. Konsultasi Legal Officer
  2. Konsultasi dan Pendampingan Due Dilligent
  3. Konsultasi Perancangan Kebijakan dan Evaluasi Implementasi Kinerja Kelembagaan
  4. Konsultasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Kebijakan dan Kelembagaan Yang Dihadapi Asosiasi, Perseroan dan Badan Usaha
  5. Konsultasi Dalam Rangka Penyusunan Legal Opinion, Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum di Dalam Persidangan (ligitasi) dan di Luar Persidangan (non ligitasi).

D. Kegiatan Penelitian

  1. Kegiatan Penelitian Terhadap Masalah/Isu Aktual dan Perkembangan Demokrasi, Pendidikan, Hukum, Sosial, Ekonomi, Budaya serta Materi Lain Yang Relevan Dengan Perkembangan Masyarakat dan Otonomi Daerah
  2. Kegiatan Penelitian Yang Berkaitan Dengan Kebijakan Publik dan Kelembagaan
  3. Kegiatan Penelitian Yang Berkaitan Dengan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal
  4. Kegiatan Penelitian Yang Berkaitan Dengan Upaya Pengentasan Kemiskinan