By ppkdk 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah dan Kelembagaan (PPKDK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret menyelenggarakan Penilaian Kompetensi Melalui Metode Assessment Center Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 pada Selasa (29/7) hingga Rabu (30/7) bertempat di Gedung Assessment Center Graha Cakrabuana BKPSDM Kab. Cirebon. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari berbagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Cirebon.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag. Imron menyatakan, penilaian ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Cirebon untuk menempatkan pejabat berdasarkan kesesuaian potensi, karakter, dan kompetensi mereka.
“Kami ingin dalam merekrut seorang pejabat pada suatu jabatan, ada manajemen talenta. Jadi, manajemen talenta ini sudah terukur. Para pejabat ini cocoknya, karakternya, dan potensinya seperti apa,” kata Imron.
Ia juga menegaskan, keberhasilan seorang pemimpin tidak cukup hanya bermodalkan pengetahuan teknis, tetapi juga harus didukung oleh kepribadian yang sesuai dengan fungsi kepemimpinan.
“Jadi bukan hanya sekadar keilmuannya, tapi juga karakternya. Karena memimpin itu disertai dengan karakter, sifat memimpinnya. Sifat memimpin ini, kalau tidak dimiliki oleh calon pimpinan, jangan harap dia mimpin, dan tidak akan sukses,” tegasnya.
Terkait kerja sama Pemkab Cirebon dalam hal ini melalui BKPSDM dengan PPKDK LPPM UNS, Bupati menyampaikan rasa terima kasih kepada UNS khususnya Tim Asesor dari Divisi Penkom ASN PPKDK UNS. Beliau berharap hasil dari penilaian Tim Asesor dari Divisi Penkom ASN PPKDK UNS dapat meningkatkan mutu dari kompetensi para pejabat di Lingkungan Pemkab Cirebon, sehingga dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat.
“Kami berterima kasih kepada tim dari UNS atas kerja sama ini, dan saya berharap dari kegiatan ini dapat meningkatkan mutu dari kompetensi para pejabat. Sehingga, kedepannya dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat”, pungkasnya.
